Populer: AMIN Mau Buat Badan Penerimaan Negara; Harta Kekayaan Capres-Cawapres

Pasangan capres dan cawapres Anies-Cak Imin (AMIN) ingin memisahkan DiIrektorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kemenkeu dengan membuat Badan Penerimaan Negara, menjadi berita paling populer di kumparanBisnis sepanjang Minggu (23/10).

Selain itu, berita mengenai harta kekayaan pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud juga ramai dibaca publik. Berikut rangkumannya.

Anies-Cak Imin Mau Buat Badan Penerimaan Negara, Pisahkan DJP dari Kemenkeu

Dalam misi 2 poin 8, pasangan Anies-Cak Imin akan membangun kelembagaan yang berintegritas dan akuntabel, melalui pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi. Salah satunya dengan merealisasikan Badan Penerimaan Negara.

"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," seperti dikutip kumparan dari misi 2 poin 8 laporan visi misi Anies-Cak Imin, Minggu (22/10).

Pembentukan Badan Penerimaan Negara sebenarnya telah lama diwacanakan, bahkan saat kampanye Jokowi pada 2014 lalu. Pada 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wacana pemisahan DJP dari Kemenkeu kembali bergulir di tahun ini ketika eks pejabat DJP, Rafael Alun, memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan terlibat masalah pencucian uang.

Intip Harta Kekayaan Ganjar-Mahfud, Anies-Cak Imin, hingga Prabowo dan Gibran

Berdasarkan data LHKPN terakhir pada Agustus 2023 untuk masa akhir jabatan sebagai gubernur, Ganjar punya total kekayaan sebesar Rp 15,4 miliar. Rinciannya, kas dan setara kas Rp 7,2 miliar, tanah dan bangunan Rp 6,15 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 1,4 miliar.

Mahfud MD, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tercatat di LHKPN 2022 memiliki total harta sebesar Rp 29,5 miliar, terdiri dari kas dan setara kas Rp 15,8 miliar, tanah dan bangunan Rp 12,06 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 1,5 miliar, dan harta bergerak lainnya Rp 180,5 juta.

Pada 31 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021, Anies Baswedan memiliki harta lebih dari Rp 10,95 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan nilai Rp 14,71 miliar, alat transportasi dan mesin total nilai Rp 550 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 1,36 miliar, surat berharga Rp 61,07 juta, kas dan setara kas Rp 1,20 miliar, harta lainnya Rp 659,92 juta dan utang Rp 7,60 miliar.

Sementara Cak Imin memiliki total harta sebesar Rp 27,28 miliar di 2022, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 24,70 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp 259 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 171,50 juta, dan kas dan setara kas sebesar Rp 2,15 miliar.

Prabowo terakhir melaporkan hartanya pada 31 Maret 2023. Mengutip data LHKPN, total harta kekayaan Prabowo mencapai Rp 2,03 triliun. Sebagian besar hartanya berasal dari surat berharga senilai Rp 1,7 triliun dan 10 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 275,32 miliar.

Gibran memiliki total harta kekayaan senilai Rp 26,03 miliar. Sebagian besar hartanya berasal dari 7 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 17,33 miliar, harta lainnya senilai Rp 5,52 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 3,1 miliar dan utang senilai Rp 551,58 juta.