Populer: Daftar Harga BBM Nonsubsidi Pertamina; Beli LPG 3 Kg Pakai KTP

Berita mengenai kembali turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menjadi topik yang ramai dibaca di kumparanBisnis sepanjang Senin (1/2023).

Selain itu, ada juga kabar mengenai diwajibkannya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian LPG 3 kg.

Perusahaan minyak pelat merah kembali menurunkan harga BBM nonsubsidi dan diumumkan dalam website resmi PT Pertamina.

Penyesuaian harga BBM ini merupakan implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan perubahan berkala menyesuaikan fluktuasi harga pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya. Perubahan harga sesuai tren fluktuasi hal wajar dan boleh dilakukan oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku.

“Penyesuaian harga wajar mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Saat ini, tren harganya sedang turun, maka harga jual produk BBM non subsidi Pertamina yakni Pertamax Series dan DEX Series kembali turun berlaku 1 Januari 2024, setelah sebelumnya pada Desember lalu juga mengalami penyesuaian turun harga,” ujar Irto dalam keterangan resmi.

Berdasarkan data di rilis itu, harga BBM jenis Pertamax per 1 Januari 2024 untuk DKI Jakarta adalah Rp 12.950 per liter. Angka ini turun dari bulan sebelumnya di mana Pertamax dijual Rp 13.350 per liter.

Begitu pula dengan Pertamax Turbo yang turun dari bulan lalu Rp 15.350 menjadi Rp 14.400 per liter. Dexlite juga turun dari Rp 15.550 menjadi Rp 14.550.

Adapun untuk Pertamina DEX, juga turun dari Rp 16.200 menjadi Rp 15.100. Kemudian untuk Green 95 di wilayah Jakarta turun dari Rp 14.900 menjadi Rp 13.900.

Berikut harga lengkap BBM nonsubsidi Pertamina:

Beli LPG 3 kg harus bawa KTP

Terhitung mulai 1 Januari 2024, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) untuk pembelian LPG Tabung 3 Kg. Hal ini dilakukan lantaran LPG tabung ukuran tersebut hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang telah terdata.

Sehingga, dalam proses pembeliannya, pembeli harus mendaftar ke penyalur atau agen LPG dengan menunjukkan KTP dan KK.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan bagi pengguna LPG tabung 3 Kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub penyalur/agen LPG sebelum melakukan pembelian.

“Mulai 1 Januari 2024, setiap masyarakat pengguna LPG 3 kg yang akan membeli wajib harus terdata di sistem dahulu, bagi masyarakat yang ingin membeli tapi belum terdata, maka ia harus wajib mendaftar terlebih di agen atau sub penyalur,” terangnya melalui keterangan resmi, dikutip Senin (1/1).

Tutuka menilai, langkah ini akan menjadi jalan pemerintah untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Sehingga besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu.

Dalam hal ini, Tutuka mengimbau untuk masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG 3 kg. "Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK," ungkap Tutuka.

Dari data yang tercatat, kurang lebih 28 sampai 30 juta pengguna LPG 3 kg sudah mendaftar dan bertransaksi menggunakan merchant app Pertamina di penyalur atau pangkalan resmi.

Untuk memaksimalkan proses pendataan LPG 3 kg, lanjut Tutuka, pemerintah terus mendorong agar para pengguna yang belum terdata untuk segera mendaftar diri, dan tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi karena Pertamina akan menjamin sesuai ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi.

Adapun sosialisasi program transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran kepada lembaga penyalur telah selesai dilaksanakan sebanyak lima kali, mulai tanggal 6 Maret hingga 3 Juli 2023 di 411 Kabupaten/Kota yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan dan Sulawesi.