Prabowo Janji Gratiskan Makan Siang & Susu, Dari Mana Anggarannya?

Bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan ada program makan siang gratis dan susu gratis bagi siswa Sekolah Dasar sampai Pondok Pesantren. Menurut Prabowo, program pemerintah di era Presiden Jokowi yang bagus akan tetap dijalankan bahkan ditingkatkan.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dalam pidato politik saat Konsolidasi Pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang, Sabtu (9/9).

Dari janji Prabowo tersebut, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mempertanyakan dari mana sumber anggaran untuk makan siang dan susu gratis tersebut. Hanya ada dua opsi dipilih, antara menambah defisit dan utang atau mengurangi belanja negara.

"Program makan siang dan susu gratis bagi siswa SD sampai pondok pesantren bisa saja dilakukan, anggaran bisa disediakan. Tapi sumber anggarannya yang dari mana? Pilihannya menambah defisit dan utang atau mengurangi belanja lainnya," ujar Piter kepada kumparan, Minggu (10/9).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Tauhid Ahmad menganggap program Prabowo itu menarik karena bisa mengatasi stunting ketimbang memprioritaskan pembangunan fasilitas.

"Program menarik terutama mengatasi stunting di kita, karena banyak daerah terutama protein susu dan sebagainya. Artinya memang jangan cuma fasilitas atau akses langsung tapi daerah yang terpencil karena penting masa-masa pembentukan kecerdasan anak-anak," imbuh Tauhid.

Prabowo Singgung Kenaikan Gaji PNS Bisa Kurangi Korupsi

Dari sederet aspirasinya di sektor perekonomian, Prabowo bakal menaikkan gaji para birokrat termasuk para guru, ASN, TNI, dan Polri di masa masa pemerintahannya nanti. Janji kenaikan gaji para birokrat agar tidak korupsi masuk dalam Program Hasil Segera buatannya.⁠

Terkait janji itu, Tauhid menanggapi tren PNS yang bermasalah malah semakin banyak meskipun kenaikan gaji dan tunjangan sudah beberapa kali dilakukan saat Presiden Jokowi memimpin. "Kemarin aja baru naik, katakanlah tidak ada korupsi supaya tidak mungkin. berat bagi kita karena KPK tiap tahun kasusnya makin banyak, apalagi kasus besar termasuk perpajakan,” tutur Tauhid.

Ia menyarankan kenaikan gaji PNS sebaiknya rasional dan mengikuti perkembangan inflasi atau sebesar 2-3 persen. Tunjangan yang didapatkan PNS disarankan tidak lebih besar daripada gaji, karena bisa menimbulkan kecemburuan.

“Law enforcement masih kurang. Undang-undang untuk kemiskinan para pejabat dan terlibat, ini engga disetujui. Di sisi lain beban APBN masih nambah tergantung besaran gaji naiknya berapa,” lanjutnya.

Sementara itu, Piter mencermati tidak cukup menaikkan gaji PNS untuk mengurangi korupsi, sebab korupsi terjadi tidak hanya akibat besar kecilnya gaji.

“Ada benarnya bahwa gaji ASN belum cukup kompetitif.Tapi korupsi tidak hanya disebabkan oleh kecilnya gaji, banyak faktor yang mendorong terjadinya korupsi,” tambah Piter.