Prabowo Sangkal Klaim Kemhan AS soal China dan LCS: Tidak Ada Joint Statement

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyangkal klaim yang menyebut Indonesia berpandangan sama dengan AS soal aktivitas China di perairan sengketa Laut China Selatan (LCS).

Sebelumnya, AS mempublikasikan siaran pers soal hasil pertemuan Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Prabowo di Pentagon yang berlangsung pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Rilis itu bertajuk United States DoD and Indonesia MoD Joint Press Statement atau Pernyataan Pers Bersama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Indonesia.

Dalam rilis itu, Pentagon menyebut Indonesia dan AS sepakat memandang klaim maritim China di LCS tidak sesuai dengan hukum internasional.

Namun, klaim yang mengundang kecaman pedas dari China ini seolah dikeluarkan secara sepihak, lantaran pihak Kementerian Pertahanan RI tidak ada mengeluarkan keterangan pers senada.

"Ya, itu [pernyataan AS] suatu statement, tapi tidak ada joint statement dan tidak ada press conference, ya," kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di lapangan Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/8).

"Yang penting yang saya garis bawahi adalah kita hubungannya sangat baik sama Tiongkok, kita saling menghormati ada saling pengertian. Itu pun saya sampaikan di AS," jelasnya.

Kunjungan Prabowo ke AS

Prabowo ke AS pekan lalu. Setelah menandatangani komitmen pembelian pesawat tempur F-15EX dan helikopter Blackhawk, Prabowo bertamu ke kantor Menhan AS.

Kemhan AS lalu mengeluarkan "Pernyataan Pers Bersama Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Indonesia".

Dalam rilis itu dikatakan bahwa Indonesia dan AS memandang prinsip ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sesuai dengan prinsip fundamental AS di Indo-Pasifik.

AOIP yang dicetuskan oleh Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Demi mewujudkan tujuan tersebut, Austin dan Prabowo pun siap untuk bekerja sama.

"Kita juga harus bekerja sama dengan mitra yang punya tujuan serta komitmen yang sama terhadap tatanan yang terbuka, inklusif, dan berbasis hukum," bunyi rilis pers Pentagon, seperti dikutip dari situs defense.gov.

"Keduanya punya pandangan yang sama soal klaim maritim China di Laut China Selatan yang tak sesuai dengan hukum internasional sebagaimana yang tertulis dari Konvensi PBB," pungkasnya.

Sementara, pihak Indonesia tidak merilis siaran pers. Yang ada adalah pernyataan Prabowo di akun Instagramnya yang mengucapkan terima kasih atas sambutan terhadapnya oleh Menhan AS. Juga pernyataan singkat Kemhan RI tentang kemitraan stategis.

Beijing Naik Pitam

Menanggapi klaim AS yang mengatasnamakan Indonesia, Beijing pun langsung naik pitam.

Antara melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers pada Senin (28/8) menyebut Prabowo tidak pernah berkata soal adanya tindakan ekspansi China di LCS.

"Kami mencatat bahwa tidak ada publikasi seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Indonesia pada pertemuan yang sama," ujar Wang.

Wang kemudian menyinggung bahwa utusan diplomatik China di Jakarta telah mengkonfirmasi klaim AS yang keliru. "Kedutaan Besar China di Indonesia telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia, yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan pihak AS tidak benar," sambung dia.

Pertikaian soal LCS ini kemudian diluruskan oleh Prabowo, yang kembali menegaskan posisi netral Indonesia dalam menyikapi rivalitas politik di Indo-Pasifik.

"Kita sangat bersahabat sangat Tiongkok, kita juga sangat menghargai AS, kita juga bersahabat bersama Rusia — posisi Indonesia sangat jelas. Kita adalah non-aligned, kita adalah nonblok, kita adalah bersahabat sama semua negara," kata Prabowo, seraya mengutarakan harapannya agar Indonesia bisa menjadi jembatan di antara semua negara," kata Prabowo hari ini.

Klaim tumpang tindih atas perairan kaya sumber daya alam di LCS telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sengketa wilayah ini melibatkan China dengan negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Indonesia, pada gilirannya, tidak memiliki sengketa maritim dengan China di LCS. Namun, aktivitas kapal-kapal China di perairan dekat Natuna sempat menimbulkan ketegangan, lantaran kapal tersebut kerap memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.