Problematika Pemilu 2024: Debat Pertama dalam Perspektif Nilai Estetika

Pemilu atau pemilihan umum yang diketahui sebagai sistem demokrasi di sebagian negara dengan penganut sistem kebebasan atau demokrasi. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai simbol atau lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Sebagaimana Prof. Miriam Budiarjo mengatakan dalam Buku dasar Ilmu Politik, hasil Pemilu yang diselenggarakan dengan keterbukaan dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya .

Dengan hal ini kita ketahui pemilu sebagai landasan dalam tolak ukur kebebasan berdemokrasi. Masyarakat dengan bebas memilih pemimpin yang baginya ideal untuk memimpin negaranya, kebebasan tersebut dijamin pula oleh undang-undang pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Maka dengan itu warga negara Indonesia dijamin dalam kebebasannya memilih pemimpin ataupun wakil nya dalam pemerintahan dan kenegaraan di Republik Indonesia.

Salah satu dalam proses demokrasi, pemilu menjadi ajang dalam menentukan kepala negara, di Indonesia kita ketahui sebagaimana Indonesia saat ini di penghujung tahun 2023, Pemilu 2024 sudah masuk pada masa Kampanye dan pada Senin 12 Desember 2023 yang di mana debat kandidat peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 pertama digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Pada debat perdana yang dilaksanakan dapat kita lihat berbagai fenomena yang terjadi, secara analisis kebangsaan dan kenegaraan yang di mana debat tersebut menjadi satu hal tolak ukur dari para kandidat presiden, terlihat dari pada debat tersebut yang di mana membahas berbagai konsep kenegaraan.

Dalam debat tersebut terbagi menjadi_6 segmen, di mana debat tersebut membahas tema Pemerintahan, Penguatan Demokrasi, Hukum, Pemberantasan Korupsi, HAM, Kerukunan Warga dan Peningkatan Layanan Publik.

Pada segmen pertama dimulai dengan pemaparan visi-misi masing-masing dan program capres dan diberi kesempatan memaparkan 4 menit. Kemudian pada segmen kedua dan ketiga ditanyakan tentang pendalaman visi dan misi oleh moderator yang di mana ada 18 pertanyaan yang dibuat oleh 11 panelis. Pada segmen tersebut para capres melakukan interaksi satu sama lain. Selanjutnya segmen keempat dan kelima yaitu tanya jawab dan tanggapan. Kemudian ditutup dengan segmen keenam khusus untuk penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing capres. Dari berbagai capres saling berinteraksi dari capres 01 Anies Baswedan, 02 Prabowo Subianto, dan 03 Ganjar Pranowo.

Melihat hal tersebut dari sudut pandang prosesi debat, banyak problematika yang muncul, dari positioning para capres dalam mendalami setiap tema dan juga interaksi satu sama lain dengan berbagai pendalam isu-isu utama.

Dil uar daripada point nilai yang dibawa para capres dalam proses debat, kitab isa melihat daripada penyelenggara debat tersebut. ika kita melihat KPU sebagai penyelenggara prosesi pergantian kepala negara dilakukan dengan proses yang kurang terlihat sebagaimana pergantian presiden yang seharusnya terlihat secara nasional menjadi poin penting.

Pendalaman tema yang dibuat, masih bersifat normatif, dengan situasi penyelenggara masih terdapat berbagai persepsi kurang menyenangkan, gimmick yang ditunjukkan para capres, secara teoritis, normatif dan penyerangan personal yang mungkin dianggap sebagai proses politik sebenarnya. Apakah memang Indonesia dalam proses pergantian kepala negara bisa terlihat halnya seperti debat organisasi pelajar?

Jika kita melihat dalam pertimbangan nilai estetika, meskipun mungkin bukan aspek utama dalam sebuah debat, hal ini masih memiliki peran penting. Estetika dalam konteks debat mencakup elemen-elemen seperti gaya berbicara, kejelasan ekspresi, dan kemampuan komunikasi yang memukau. Serta situasi, kondisi fasilitas yang ada.

Dari beberapa perspektif nilai estetika dalam debat melibatkan gaya berbicara dan rhetoric sebagaimana calon presiden atau peserta debat mengkomunikasikan ide-ide mereka secara persuasif dan meyakinkan namun dalam debat pada tanggal 12 desember kemarin masih terdapat komunikasi ide yang masih mendalam pada bentuk ego emosional para capres.

Kemudian penggunaan bahasa, penggunaan bahasa yang kreatif dan efektif dapat meningkatkan daya tarik debat dan membantu menyampaikan pesan dengan lebih baik. Namun kita bisa melihat dari debat perdana kemarin, masih belum terdapat balancing halnya penyampaian pesan pada para capres. Selanjutnya dengan struktur Argumen sebagaimana argumen disusun dan disampaikan dapat menciptakan kesan visual yang menyenangkan.

Pemilihan kata dan struktur kalimat yang baik dapat menambah nilai estetika, kembali lagi jika melihat debat kemarin masih terdapat persepsi keunggulan personal, permasalahan personal dan gimmick personal dengan menyerang masalah personal atau yang bersifat individualistik bukan bersifat intelektualistik dengan ide-ide yang segar.

Penting untuk diingat bahwa nilai estetika tidak boleh menggantikan substansi argumen. Substansi dan kebenaran informasi tetap menjadi elemen kunci dalam membentuk pandangan pemilih. Meskipun keindahan dalam komunikasi dapat meningkatkan daya tarik debat, para capres perlu memastikan bahwa argumen mereka tetap kuat dan didukung oleh fakta dan data yang sahih.

Namun sebagaimana dengan media yang disampaikan pada dunia maya, masih banyak perspektif masalah ini, yaitu dengan pembagian isu utama masih normatif, kemudian penyelenggaraan yang masih dianggap belum menggambarkan konsep suatu negara besar yang kaya akan sumber daya alam.

Hal ini menjadi riuh dikarenakan belum terdapatnya kepuasan masyarakat secara menyeluruh tentang wajah Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu setingkat nasional yang menjadi outfit Indonesia. Masih perlu adanya perbaikan tentang proses pergantian kepemimpinan di Indonesia, fasilitas debat dalam halnya tempat dan juga sistematika debat tersebut.

Sebagaimana seharusnya menggambarkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga kultur kebangsaan. Norma estetika secara nasional perlu diperhatikan karena hal ini menjadi salah satu sudut pandang Masyarakat dalam salah satu proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Secara objektif perlu diperdalam ide dan gagasan agar dapat diterima di setiap susunan Masyarakat dari atas sampai paling bawah. Tampilan estetika perlu di perkuat di mana hal ini perlu ditunjukkan Indonesia menjadi negara demokrasi yang kental akan konsep kenegaraan dan kebangsaan.

Sebagaimana dalam estetika yang diartikan secara etimologis, istilah kata "estetika" berasal dari bahasa Latin yaitu "aestheticus" atau bahasa Yunani "aestheticos", yang berarti merasa (hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera manusia) salah satu contoh dari Teori Estetika Ekspresionis yang mengungkapkan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dari sebuah bentuk, namun juga berasal dari maksud dan tujuan dari ekspresi objek tersebut. Maka apa yang ditunjukkan seharusnya perlu nilai objektivitas mendalam agar dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat, segala bentuk gambaran objektif dalam proses politik memerlukan kesinambungan dan kepuasan.