Puan Prihatin 3 SD di Bekasi Disegel Ahli Waris: Pemda Harus Ada Langkah Konkret

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti peristiwa sengketa lahan sekolah di beberapa daerah salah satunya di Bekasi yang berujung dengan terganggunya proses belajar anak. Ia meminta pemerintah turun tangan mengatasi masalah ini agar tidak mengganggu anak-anak dalam bersekolah.

"Pemerintah harus mencari solusi dari sekolah-sekolah yang mengalami sengketa lahan. Bisa melalui mediasi dengan pemilik lahan atau ahli waris, atau menyediakan tempat lain agar anak-anak tetap bisa belajar di sekolah," kata Puan, Sabtu (23/9).

Kejadian sengketa lahan sekolah terjadi di Gedung SDN III, SDN IV dan SDN V Bantargebang, Bekasi, disegel ahli waris pada Selasa (29/8). Sengketa lahan juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lerpak 1 Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Kegiatan belajar siswa pun terpaksa dilaksanakan di luar gedung sekolahnya, karena gedung yang dimiliki tidak diizinkan ditempati oleh mantan kades setempat selaku ahli waris lahan. Gedung tersebut disegel dan dilarang menjadi lokasi belajar mengajar. Ia pun meminta segera adanya solusi terkait hal tersebut.

"Anak-anak kita yang masih semangat belajar dengan keterbatasan tempat harus menjadi perhatian Pemerintah. Jangan biarkan peristiwa ini terus berlanjut, harus ada langkah konkret dari pemerintah setempat untuk mencari gedung sementara," sebut Puan.

Eks Menko PMK ini menambahkan, kegiatan belajar di ruang terbuka tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan siswa. Puan menyebut, situasi tersebut juga dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak.

"Belajar di ruang terbuka atau tempat yang tidak memadai dapat mengganggu konsentrasi dan menciptakan beban tambahan pada siswa yang seharusnya fokus pada pembelajaran," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Dengan banyaknya persoalan terkait sengketa lahan akibat belum dibayarnya ganti rugi atas lahan sekolah oleh pemerintah daerah, Puan menilai diperlukan perubahan mekanisme dalam hal anggaran pendidikan. Sebab menurutnya, keterlambatan pembayaran atas lahan sekolah telah berpengaruh para proses belajar mengajar.

"Jangan hanya karena keterlambatan pembayaran atau pelunasan, maka anak-anak kita terganggu belajarnya. Ini kondisi yang tidak ideal dan sangat penting bahwa pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah menyelesaikan permasalahan ini," ujar Puan.

Puan mengingatkan, pendidikan adalah investasi terbaik yang dapat diberikan kepada calon penerus bangsa. Karena itu, pemerintah harus memiliki komitmen memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan tanpa ada hambatan.

"Kita berharap bahwa dengan aksi sigap dari Pemerintah, masalah terganggunya proses belajar mengajar, apa pun bentuknya, akan cepat diatasi. Negara wajib memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman," tegas cucu Bung Karno tersebut.

“Pemerintah pusat juga harus turut andil mengawal, atau bahkan ikut terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan sengketa lahan sekolah yang merugikan anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia,” tutup Puan.