Sahroni Respons Jokowi soal Sebut Presiden Boleh Kampanye: Semua Jelas, Clear

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi. Jokowi menyebut jika pejabat publik termasuk dirinya boleh ikut berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Politikus NasDem tersebut menilai, pernyataan Jokowi telah menjawab kebingungan masyarakat.

“Saya mengapresiasi kejujuran Presiden dalam mengungkapkan hal ini, di mana Presiden dan para menteri, boleh berpihak dalam perhelatan Pemilu 2024 ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (24/1).

"Sudah clear berarti ya. Bagus lah, karena selama ini publik telah dibuat bingung oleh sikap Presiden dan para menteri. Di satu sisi Presiden mengatakan akan netral, nggak cawe-cawe, namun di sisi yang lain kita bisa dipungkiri, beliau memperlihatkan kecenderungan keberpihakan,” ujar Sahroni.

Sahroni menjelaskan, dengan adanya kepastian ini, publik tak lagi kebingungan ketika para pejabat negara berkampanye. Namun apakah etis atau tidaknya sikap ini, biar rakyat menilainya.

“Sekali lagi ketegasan Presiden ini bagus, karena kalau sudah seperti ini kan semuanya jadi jelas, masyarakat tidak bingung lagi. Tapi soal benar atau salahnya, etis atau tidaknya, saya nggak mau membahas. Silakan saja rakyat yang menentukan sikap," kata Sahroni.

"Yang pasti memang jangan sampai ada pejabat ngomongnya A, tapi bertindak Z. Makanya dengan adanya ketegasan ini, sudah bagus,” tambah dia.

Lebih jauh, Bendahara Umum NasDem ini setuju dengan pernyataan Jokowi terkait larangan penggunaan fasilitas negara jika pejabat negara kampanye.

“Saya juga sepakat fasilitas negara tidak boleh dipakai oleh pejabat negara untuk berkampanye. Walaupun dalam praktiknya, ketika bergerak, agak sulit juga kalau (presiden) tidak memakai fasilitas negara. Karena beliau kan presiden, sudah pasti ada fasilitas negara yang menempel pada beliau. Tapi ya sudah. Negara ini perlu keterbukaan dan transparansi, jadi kita lihat saja,” tutup Sahroni.

Sebelumnya Jokowi secara terang-terangan mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak.

"Presiden itu boleh, loh, kampanye. Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal itu bisa dilakukan karena selain pejabat publik, dirinya adalah pejabat politik.

"Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.