Santer Dana Kampanye Janggal dari Tambang Ilegal, Jubir 3 Paslon Kompak Bantah

Juru bicara masing-masing pasangan calon (paslon) capres dan cawapres Pilpres 2024 membantah soal dana kampanye janggal dari pertambangan ilegal yang diendus Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Juru Bicara Pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, Irvan Pulungan, memastikan dana kampanye paslon 01 tidak ada yang berasal dari pertambangan ilegal.

Selain itu, Irvan memastikan Timnas AMIN juga sudah melaporkan laporan keuangan dana kampanye ke Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU.

"Kami sudah melakukannya sesuai peraturan perundang-undangan dan kami sudah mengecek tidak ada dana tersebut yang masuk dan mengalir ke kami. Kami melihat itu temuan dari PPATK yang dilaporkan pada pihak berwajib, silahkan ditelusuri, silahkan lakukan penegakan hukum sesuai peraturan," ujarnya saat Diskusi Publik Transisi Energi, Selasa (9/1).

Sementara Juru Bicara Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Edi Sutrisno, juga membantah pihaknya tidak pernah menerima dana kampanye dari aktivitas tambang ilegal. Hal ini berdasarkan analisis internal yang dilakukan TPN Ganjar-Mahfud.

"Dalam analisis cepat kami alhamdulilah (dana tambang ilegal) tidak masuk kepada capres kami. Yang pasti di 03 tidak masuk dan sudah kami pastikan. Kami mendorong dan mendukung (itu) segera dibuktikan," ucapnya.

Kemudian, Juru Bicara Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, juga memastikan TKN tidak menerima dana dari tambang ilegal dan seluruh laporan awal dana kampanye sudah dilaporkan Sikadeka KPU.

"Jadi sudah bisa dilihat di situ. (Sikadeka) itu adalah disclosure yang kita berikan, itu disclosure publik yang bisa langsung bisa dilihat. Tidak ada aliran-aliran dana yang diindikasikan masuk dari sumber-sumber yang ilegal," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12), dikutip dari Antara.

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Dia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada KPU dan Bawaslu.

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu tersebut. “Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” kata Ivan.