Tak Hanya China, Bank Eropa Penyumbang Pinjaman Terbesar untuk Nikel RI

Sudah menjadi rahasia umum industri nikel di Indonesia didominasi oleh investor China. Namun ternyata, bank asal Eropa menggelontorkan pendanaan jumbo mulai dari hulu pertambangan hingga smelter di Tanah Air.

Menurut hasil riset Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan PRAKARSA, secara umum industri nikel di Indonesia masih bergantung pada pinjaman, obligasi, dan ekuitas, dengan sebagian besar sumber pendanaan berasal dari institusi keuangan di luar negeri.

Jumlah pinjaman terbesar mengalir dari bank-bank di China, namun terdapat sindikasi pembiayaan pinjaman yang berasal dari perbankan nasional yaitu dari Bank Mandiri dan BRI. Selain itu, bank dari Singapura seperti DBS juga terlibat dalam berbagai pembiayaan ke proyek smelter.

Menariknya, dalam temuan tersebut, lembaga keuangan asal Eropa pun turut membiayai perusahaan nikel Indonesia, termasuk pembiayaan PLTU batu bara captive yang diperlukan pada smelter nikel.

"Selain dari China, kita petakan institusi keuangan dari bank Eropa yang juga berkontribusi dalam pembiayaan itu ada HCBC, kemudian ING, Standard Chartered dan sebagainya," ungkap Peneliti PRAKARSA, Ricko Nurmansyah, saat Diskusi Publik Transisi Energi, Selasa (9/1).

Secara rinci, HSBC menjadi kelompok pemberi pinjaman sindikasi terbesar bagi perusahaan nikel Indonesia dengan total USD 1,091 miliar. Diikuti oleh Standard Chartered Bank 650 juta, BNP Paribas USD 625 juta, ING Bank USD 560 juta, Credit Agricole USD 380 juta, Barclays Bank USD 300 juta, Santander USD 711 juta, dan Natixis USD 260 juta.

Meski demikian, Ricko menyoroti hal ini patut dipertanyakan, mengingat sudah ada komitmen hijau dari lembaga jasa keuangan Eropa untuk mengurangi dan bahkan menghentikan pendanaan proyek batu bara.

"Bank-bank Eropa itu ternyata sudah memiliki komitmen untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan, yang harusnya terbebas dari pelanggaran HAM, bebas dari dampak lingkungan, mereka harusnya terbebas dari pembiayaan-pembiayaan itu," tegas dia.

Sementara itu, riset ini menilai pembiayaan yang dialirkan oleh Lembaga Jasa Keuangan terhadap industri nikel masih belum memperhatikan prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan yang berlandaskan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Hal ini disebabkan industrialisasi dan hilirisasi nikel masih banyak meninggalkan jejak kerugian terhadap degradasi lingkungan dan pelanggaran HAM. Hal ini seharusnya menjadi catatan serius bagi lembaga keuangan sebagai pengalir dana, serta pemangku kebijakan yang mengawasi proses berjalannya industri ini.

Ricko menuturkan, investasi nikel terpusat Pulau Sulawesi dan Maluku Utara.

Investasi terbesar untuk smelter nikel berada di Sulawesi Tengah dengan total akumulasi selama periode 2017-2022 mencapai USD 16 miliar.

"Untuk investor sendiri memang sebagian besar terafiliasi di China. Investor di Sulawesi dan Maluku Utara berdasarkan negara didominasi oleh China, kedua Korea Selatan, dan Australia," pungkasnya.