TPN Ganjar Tegaskan Bansos Bukan dari Jokowi, tapi Uang Rakyat

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengklarifikasi pernyataannya soal Bansos di tengah kontestasi Pilpres 2024. Dia menegaskan, pihaknya tidak meminta penghentian Bantuan Sosial (Bansos).

Todung hanya mewanti-wanti agar Bansos tidak dipolitisasi. Dia menyoroti narasi dan klaim bahwa Bansos adalah ‘kebaikan hati Presiden Joko Widodo’, yang kemudian dimanfaatkan untuk paslon tertentu.

Todung mengatakan, Bansos bukan dari Jokowi tapi dari uang masyarakat yang penyalurannya juga berdasarkan kesepakatan di DPR. Bukan murni dari Jokowi semata.

Bansos, lanjut dia, merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI, melalui pembahasan, dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial.

"Jadi, kalau mau diklaim, seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR, yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," kata Todung, dalam keterangan resmi di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Todung melihat, adanya klaim itu ditengarai ada berpeluang politisasi Bansos. Dan bisa ditafsirkan sebagai upaya menguntungkan paslon tertentu.

Todung menyinggung pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan, yang menyebut Bansos itu adalah kebijakan Jokowi, pemberian Presiden Jokowi, kedermawanan Presiden Jokowi. Karena itu, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024.

"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi Bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan, ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical," tegas Todung.

Todung juga menyinggung kertas suara yang diedarkan secara dini di Taiwan hingga sinyalemen Mendagri Tito Karnavian mengenai kemungkinan ancaman penembakan terhadap Capres.

Tah hanya itu, fenomena bagi-bagi uang oleh Gus Miftah di Pamekasan, Madura, jadi perhatian Todung. Kata dia, sebagaimana video beredar, nampak Gus Miftah membagi-bagikan uang kepada santri, sementara ada yang mengangkat gambar Paslon 2, Prabowo-Gibran. Gus Miftah sudah membantah bahwa kegiatan bagi-bagi uang itu bukan kampanye.

Lalu, lanjut Todung, ada bagi-bagi beras dengan karung bergambar paslon tertentu, bagi-bagi amplop berisi uang dengan amplop paslon tertentu.

"Jadi, kami membahas tentang fenomena politik uang dalam berbagai bentuk yang marak terjadi, pada masa kampanye pemilihan presiden," ujar Todung.

Todung menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran Bansos jangan dipolitisasi, apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi.

"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian Bansos. TPN setuju Bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah Bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana Bansos ini, jangan ada klaim sepihak," ungkap Todung.