TPN Heran Prabowo Tak Bisa Bedakan Stunting dan Gizi Buruk: Makan Gratis Gimik?

Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud, Charles Honoris, menyoroti capres 02 Prabowo Subianto yang tidak memahami perbedaan stunting dan gizi buruk.

Masalah ini mencuat dalam debat pamungkas Pilpres 2024 pada Minggu (4/2) malam. Prabowo sempat bertanya kepada capres 03 Ganjar Pranowo apakah setuju dengan program memberi makan siang gratis kepada anak-anak untuk mencegah stunting.

"Debat capres terakhir mengungkap fakta serius bahwa Prabowo Subianto tidak memahami perbedaan antara stunting dan gizi buruk. Bahkan Ganjar Pranowo harus memberi penjelasan tentang perbedaan dua kondisi gangguan tumbuh kembang anak tersebut agar Prabowo tidak bingung," kata Charles kepada wartawan, Senin (5/2).

Dia mengatakan, ketidakpamahan atau kebingungan Prabowo mengenai stunting dan gizi buruk ini menimbulkan pertanyaan bagi publik.

"Lantas apa dasar pemikiran program makan gratis yang dibuat oleh paslon 02 tersebut? Apakah program tersebut cuma gimik untuk mencari perhatian masyarakat, tanpa didasari pemikiran tentang pencegahan stunting yang benar?" ucap Charles.

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR itu menuturkan, jika Prabowo memahami stunting pada anak tidak bisa diperbaiki setelah anak berusia 2 tahun, barangkali Ketum Gerindra itu akan berpikir ulang soal program makan gratis tersebut.

"Sebab, stunting pada anak hanya bisa dicegah lewat asupan bergizi sejak ibu hamil dan anak sebelum 2 tahun. Selebihnya tidak bisa, karena defisiensi nutrisi sudah terjadi dalam jangka waktu lama (kronis) dan menimbulkan dampak permanen," jelasnya.

Charles menjelaskan kondisi yang bisa diperbaiki tanpa batasan umur adalah gizi buruk yakni kondisi ketika berat badan menurut panjang atau tinggi badan anak (BB/TB) lebih rendah daripada rentang angka normal anak seusianya.

"Jadi setelah Ganjar menjelaskan beda stunting dan gizi buruk dalam debat terakhir, Prabowo seharusnya paham dan hendaknya jangan lagi mencampuradukkan penggunaan 2 istilah tersebut saat berkampanye di masyarakat," tuturnya.

"Sebab hal itu hanya akan membuat masyarakat semakin bingung, dan mendistorsi edukasi kesehatan masyarakat yang selama ini sudah dilakukan pemerintah lewat Kementerian Kesehatan," ujar Charles menandaskan.