Utak-Atik Dana Abadi LPDP: Akan Diputar untuk Investasi & Adopsi Kartu Prakerja

Pemerintah berencana menyetop suntikan uang ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) karena dana yang mengendap sudah lebih dari Rp 100 triliun. Utak-atik skema pun dilakukan mulai dari dialihkan ke riset, untuk investasi, hingga adopsi pelatihan seperti Kartu Prakerja.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan keputusan untuk dialihkan ke riset dan diputar untuk investasi diambil setelah melihat anggaran yang sudah cukup besar terkumpul untuk di dana abadi LPDP. Saaat ini ada sekitar Rp 136 triliun yang menumpuk di kas dana abadi LPDP yang berasal dari kas pendidikan di APBN sebesar Rp 20 triliun tiap tahun.

"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu, jadi anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi beasiswa dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (17/1).

Pendapatan Dana Abadi Diputar untuk Investasi

Meski tidak mendapat suntikan dana dari pemerintah, dana abadi masih dapat bertambah melalui sejumlah instrumen keuangan yang akan dijajaki LPDP. Nantinya, dana abadi yang berada di LPDP akan dikembangkan melalui imbal hasil manfaat investasi.

Muhadjir mencontohkan dana tersebut dapat diinvestasikan untuk sektor riil. "Selama ini saham sudah untuk sukuk, untuk surat berharga itu, kan, relatif aman. Tetapi sisi manfaatnya tidak tinggi, kan. Kita rekomendasi pengelola LPDP berani investasi ke sektor yang mungkin berisiko dan terukur risikonya," pungkasnya.

Dengan begitu meski suntikan dana disetop, Muhadjir memastikan program beasiswa LPDP akan tetap berjalan. "LPDP tetap jalan. Saya juga, kan, Ketua Dewan Penyantun, kemarin kita sepakati, kita harus berani investasi ke tempat yang agak berisiko tetapi memang juga menguntungkan. Yang penting risikonya terukur," ujarnya.

Adopsi Skema Pelatihan seperti Kartu Prakerja

Selain persoalan anggaran LPDP, pemerintah juga membahas tentang opsi pelatihan seperti di Kartu Prakerja untuk diterapkan bagi penerima beasiswa LPDP.

“Kita masih membahas untuk revisi LPDP. Jadi, kita tunggu saja sampai selesai di mana LPDP itu bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/1) malam.

Perombakan skema LPDP ini, lanjut Airlangga, merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo yang ingin menyempurnakan sistem LPDP. Bahkan, Presiden sempat menyebut ingin penerima beasiswa LPDP ditambah untuk periode selanjutnya.

“PR (Pekerjaan Rumah) dari Pak Presiden untuk menyempurnakan LPDP, khususnya bukan hanya untuk pendidikan, tetapi untuk pelatihan dan ditambah untuk menjadi dana abadi sektor tourism,” tutup dia.