Utang Luar Negeri Kembali Naik, Tembus Rp 6.348 Triliun per Desember 2023

Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat mencapai USD 407,1 miliar atau Rp 6.348 triliun (kurs Rp 15.595 per dolar AS) pada Desember atau kuartal IV 2023. Angka tersebut naik 2,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dibandingkan posisi kuartal sebelumnya yang naik 0,02 persen (yoy).

Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, mengatakan peningkatan utang tersebut terutama bersumber dari transaksi utang luar negeri sektor publik.

“Peningkatan utang pada triwulan IV 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah,” kata Erwin melalui keterangan tertulis, Kamis (15/2).

Erwin memastikan utang luar negeri pemerintah tetap terkendali, dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir kuartal IV 2023 sebesar USD 196,6 miliar atau tumbuh 5,4 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Menurutnya, perkembangan utang luar negeri tersebut terutama disebabkan penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Kenaikan ULN pemerintah, lanjut Erwin, juga dipengaruhi peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, didorong sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” ujar Erwin.

Erwin menjelaskan pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif, serta belanja prioritas.

Dukungan pembiayaan dari utang luar negeri pemerintah mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,7 persen); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,6 persen); Konstruksi (14,1 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7 persen).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” lanjut Erwin

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta pada akhir kuartal IV 2023 tercatat sebesar USD 197,0 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal III 2023 sebesar 3,5 persen (yoy).

Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total utang luar negeri swasta.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta,” ujar Erwin.

Erwin menyebutkan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7 persen, serta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total utang.

Erwin menegaskan Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutur Erwin.