Warga Curhat ke Mahfud Sulitnya UMKM Urus Sertifikat Halal

Seorang pegiat UMKM di Surabaya mengeluhkan sulitnya mendapatkan sertifikat halal kepada cawapres nomor urut 03 Mahfud MD. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara 'Tabrak Prof' di Warkop Sedulur Tunggal Kopi (STK) Ngagel, Surabaya, Rabu (10/1).

Pingky mengatakan bahwa dirinya telah mengajukan sertifikasi halal enam bulan lalu kepada instansi terkait, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya. Untuk itu, ia meminta Mahfud membantu kepengurusan sertifikasi halal tersebut.

"Kita para UMKM mahasiswa kurang terfasilitasi dan kurang diprioritaskan. Kita pernah ikut sertifikasi halal gratis. Tapi di PHP banget saya. Saya di-ghosting-nya cukup lama, 6 bulan. Misalnya kalau sertifikasi halal itu harus ada tindakan lagi terkait dicek makanannya halal apa enggaknya dan lain sebagainya, itu tidak ada tindak lanjut. Saya ini tolong lah dibantu untuk diprioritaskan dan juga langkahnya seperti apa," kata Pingky.

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan bahwa pengurusan sertifikasi halal UMKM telah diatur dalam Undang-Undang.

Kendala tersebut, kata Mahfud, bisa menjadi masukan untuk dirinya agar mendorong pihak terkait memberikan pelayanan sertifikasi halal secara merata.

"Ini Undang-Undangnya juga baru, peraturan pemerintahnya juga baru. Sehingga hal seperti ini juga jadi masukan untuk kita olah dan itu tidak boleh terjadi," tutur Mahfud.

"Orang dapat sertifikat halal ternyata tidak diperiksa misalnya kemungkinan ditelantarkan, lalu yang kedua mungkin langsung dibeli tanpa diperiksa. Padahal barangnya mungkin tidak halal kan begitu. Nanti semuanya kita atur," tambahnya.

Mahfud juga menyampaikan bahwa kepengurusan sertifikasi halal setiap harinya semakin banyak.

"Label halal itu kan jumlahnya setiap hari ribuan di berbagai daerah. Oleh sebab itu tenaga label masih disusun. Itu majelis ulama apakah kementerian agama. Itu soal pengendali pusatnya," kata dia.

Mahfud mengungkapkan, pihak pengurus sertifikasi halal saat ini masih melakukan penyusunan yang lebih baik. Sebab, Undang-Undang terkait sertifikasi halal itu masih baru.

"Nanti di tingkat daerah itu siapa yang ditugasi dan diberi kewenangan untuk melabelkan, apakah pondok pesantren, apakah perguruan tinggi atau LSM. Ini semua sedang disusun, karena juga peraturan perundang-undangannya baru juga lahir," terangnya.

"Sehingga pada saat label halal itu akan bisa dikelola dengan baik oleh negara tanpa menghambat orang yang membutuhkan label halal atau sertifikasi halal. Sekarang sedang dalam proses itu semua," pungkasnya.