Luhut Hadiri COP28 Secara Virtual, Bicara JETP untuk Atasi Krisis Iklim

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, hadir secara virtual di KTT COP28 di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai. Ia mengirimkan sebuah video yang ditayangkan dalam salah satu diskusi yang menjadi rangkaian acara COP28.

Luhut bicara mengenai adanya Just Energy Transition Partnership (JETP) atau kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi.

“Peluncuran rencana dan kebijakan investasi komprehensif JETP menandai tonggak sejarah komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim. Hal ini juga menunjukkan kolaborasi antara Indonesia sebagai negara berkembang dan negara maju,” ujar Luhut melalui keterangan tertulis, Minggu (3/12).

Luhut juga meminta dunia internasional untuk tidak melakukan pendekatan ‘business as usual’ terkait pendanaan iklim. Ia mengharapkan ada cara yang tepat untuk membantu negara berkembang terus tumbuh.

"(Pendekatan) menuntut pengembalian modal seperti biasanya, yang dapat membebani negara berkembang. Kita perlu menemukan cara yang lebih baik untuk memobilisasi dan berbagi teknologi dan modal, sehingga negara-negara berkembang dapat terus tumbuh dan berkembang," ungkap Luhut.

“Sekali lagi saya hanya ingin menekankan bahwa menurut saya, kolaborasi antara negara berkembang dan negara maju sangat penting dalam program ini,” tambahnya.

Deputi Utusan Khusus untuk Iklim untuk Amerika Serikat, John Kerry, menilai JETP memang menjadi salah satu solusi transisi energi. Namun, ia menilai persoalan transisi energi tersebut harus diselesaikan per kasus.

“Dan saya pikir JETP telah benar-benar menunjukkan melalui proses perencanaan investasi dan melalui dialog bahwa solusi ini, dan transisi energi ini harus dilakukan kasus per kasus,” ujarnya.

JETP merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai USD 20 miliar yang melibatkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). IPG terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.

Sesi COP28 JETP ini diselenggarakan oleh Kemenko Marves dan Standard Chartered. Sesi ini merupakan diskusi publik tingkat tinggi pertama sejak JETP meluncurkan Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) bulan lalu yang merinci rencana pembiayaan, termasuk daftar proyek-proyek hijau prioritas yang berpotensi mendapatkan pendanaan.

Bill Winters, Group Chief Executive, Standard Chartered menjelaskan bahwa pemerintah dan sektor keuangan harus bersatu untuk membantu dalam memfasilitasi aliran investasi ke pasar negara berkembang.

“Di sinilah institusi seperti Standard Chartered dapat berkontribusi dan memainkan peran yang sangat penting. Seperti halnya Indonesia, kami memiliki rencana ambisius untuk menjadi bank dengan emisi nol karbon pada tahun 2050, baik untuk operasional kami sendiri maupun emisi yang kami biayai. Artinya, rencana transisi kami sendiri bergantung kepada kemajuan berkelanjutan klien kami,” ujar Bill.

“Kami hadir untuk membantu klien kami mencapai kemajuan tersebut. Kami menghubungkan mereka dengan arus investasi lintas batas. Kami merancang bentuk-bentuk keuangan berkelanjutan yang baru dan inovatif. Dan kami memberikan layanan konsultasi kelas dunia melalui tim klien kami dengan penuh dedikasi,” tambahnya.

Mari Pangestu, Utusan Khusus Presiden dalam Global Blended Finance Alliance, mengatakan bahwa JETP memberikan peluang untuk melakukan terobosan dalam pendanaan iklim. Ia menegaskan JETP harus dimaksimalkan.

“Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan kerangka jalur transisi yang holistik, hal ini perlu diimbangi dengan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dan pendanaan dari IPG serta dari pihak swasta," ujar Mari Pangestu yang juga mantan Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia.

Sesi JETP COP28 menghadirkan pembicara-pembicara lainnya seperti Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi dari Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin, Asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat untuk Pasar Internasional Alexia Latortue, Deputi Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Jepang Tomoyoshi Yahagi, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, dan Wakil Presiden Direktur Standard Chartered ASEAN Rino Donosepoetro.