Sikapi Keputusan DK PBB, RI Gerak Cepat untuk Kirimkan Bantuan ke Palestina

Indonesia bergerak cepat usai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengesahkan Resolusi 2728 Tahun 2024 tentang kesepakatan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Rapat persiapan pengiriman bantuan sudah dilakukan.

Rapat dipimpin Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga lain.

"Rencana pengiriman bantuan kemanusiaan ini didasari pada situasi terkini bahwa masih ada 600 ribu warga Palestina di Gaza Utara yang kekurangan bantuan kebutuhan dasar karena akses pengiriman bantuan yang sangat sulit," kata Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (27/3).

Selain Palestina, Indonesia juga akan mengirim bantuan ke Sudan.

Rencananya, bantuan akan dikirimkan via jalur darat melewati Mesir sebagai jembatan penyambung antara Indonesia dengan Palestina dan Sudan.

Selain pengiriman lewat jalur darat, Pemerintah juga memikirkan opsi pengiriman melalui jalur udara atau air drop bekerjasama dengan Kerajaan Yordania.

"Hal ini menjadi langkah antisipasi karena banyaknya hambatan pengiriman bantuan lewat darat. Adapun bentuk bantuan yang akan diberikan sesuai dengan daftar yang telah dibuat oleh Mesir dan Sudan," ujarnya.

Bantuan kemanusiaan ini akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam pelaksanaannya nanti akan dibentuk satuan tugas yang terdiri dari BNPB, kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan TNI dalam mengawal bantuan kemanusiaan ini.

Dalam upaya pengumpulan bantuan kemanusiaan ini, BNPB siap menghimpun bantuan dari masyarakat maupun sumber non-pemerintah.

Sementara itu di Sudan juga terdapat msayarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya akibat konflik yang masih terus terjadi di Sudan.