Subsidi Energi Mau Dievaluasi Prabowo, Bank Dunia Justru Sarankan untuk Dihapus

Capres Prabowo Subianto akan merealisasikan program makan siang gratis, salah satunya dengan mengevaluasi subsidi energi yang tidak tepat sasaran, baik subsidi BBM dan LPG 3 kg.

Mengutip Bloomberg, Jumat (16/2), dalam proposal kebijakan pertamanya, Prabowo menargetkan alokasi subsidi energi untuk mendanai sebagian janji kampanyenya tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan saat ini Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut.

"Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy.

Eddy menuturkan, subsidi BBM dan LPG saat ini lebih dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi, bahkan angkanya sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.

Dia mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara lain di Asia Tenggara memiliki rasio sebesar 14 persen.

Menurut Eddy, reformasi pendapatan harus dilakukan untuk alokasi janji kampanye utama Prabowo, yang diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 400 triliun. Angka tersebut lebih besar dari defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen dari PDB.

Adapun janji kampanye Prabowo-Gibran adalah menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha.

Bank Dunia Sarankan RI Hapus Subsidi Energi

Dalam laporan Bank Dunia mengenai Indonesia Poverty Assesment yang dirilis Mei 2023, lembaga yang bermarkas di Washington, DC ini justru menyarankan pemerintah untuk menghapus subsidi energi dan pertanian.

Menurut Bank Dunia, subsidi energi dan pertanian yang digelontorkan pemerintah selama ini tak efektif menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Sebab, banyak subsidi yang dilakukan tidak tepat sasaran.

"Menghapus subsidi energi dan pertanian dapat meningkatkan sumber daya fiskal lebih lanjut. Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," ungkap Bank Dunia.

Bank Dunia justru menilai bantuan sosial (bansos) lebih efektif untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia. "Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Adapun realisasi anggaran subsidi sepanjang 2023 tembus Rp 269,6 triliun. Angka tersebut bengkak 6,6 persen secara tahunan atau year on year (yoy) Rp 252,8 triliun.

Secara rinci, realisasi subsidi energi di 2023 tercatat Rp 164,3 triliun. Terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp 95,6 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 68,7 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi non-energi tercatat sebesar Rp 105,3 triliun atau tumbuh 30,1 persen yoy. Dengan rincian, subsidi pupuk Rp 42,1 triliun, PSO Rp 5,1 triliun, bunga kredit program Rp 46,9 triliun, dan subsidi pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp 11,3 triliun.