Jokowi: Tak Ada Negara Lain Penjarakan Pejabat Korupsi Sebanyak di Indonesia

Ratusan pejabat ditangkap karena korupsi sejak kurun waktu 2004-2022. Mulai dari level DPR RI, menteri, hakim, hingga pejabat daerah setingkat gubernur dan wali kota.

Presiden Jokowi, mengungkapkan datanya. Menurutnya, sudah terlalu banyak pejabat yang ditangkap karena korupsi.

"Sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita di Indonesia, ini jangan ditepuktangani," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Selasa (12/12).

Jokowi mengatakan, sejak kurun waktu 2004-2022, pejabat yang dipenjarakan sudah banyak sekali. Mulai dari 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD.

"344 termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD," kata dia.

Kemudian ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota. Lalu ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Kemudian ada 8 komisioner di antaranya komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Yudisial. Lalu ada 415 orang dari pihak swasta dan 363 dari birokrat.

"Terlalu banyak, banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia," kata Jokowi.

"Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? berkurang? ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita harus evaluasi total. Saya setuju Pak Ketua KPK, pendidikan pencegahan penindakan, tapi ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total," pungkasnya.