Langkah Pemprov Jabar Atasi Polemik Truk Tambang di Parungpanjang

Aktivitas truk tambang di jalanan Kabupaten Bogor meresahkan warga, terutama di Parungpanjang, karena kerap menimbulkan kecelakaan. Kadishub Pemprov Jabar, A. Koswara, menyebut pihaknya telah menggelar rapat membahas tindak lanjut yang akan diambil terkait masalah tersebut.

"Dinas Bina Marga akan kejar beberapa perbaikan tapi pakai metode rutin, jadi tidak rekonstruksi karena di sana jalannya sudah rusak banget. Nah, rekonstruksinya baru akan tahun depan akan dikejar. Tentang jadwalnya saya belum tau kapan, itu kan Bina Marga ya, tapi mungkin ada percepatan," kata Koswara melalui sambungan telepon pada Senin (18/12).

Dishub juga akan meminta pengelola truk tersebut membatasi muatan tambang. Kuswara menyebut, perlu diberlakukan timbangan untuk mengukur muatan truk.

"Jadi, sebelum masuk ke jalan, sudah dibatasi muatannya, itu dari kawasan tambang. Mereka kan punya timbangan-timbangan di kawasan tambang itu, nah itu juga dipakai sebagai alat untuk tidak terjadi overload, tadi sudah disepakati begitu," ucapnya.

Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten untuk mengatur jam operasional truk tambang dan kantong parkir.

"Ada beberapa pihak di situ dan akan dibuat kesepakatan bersama, pengaturan jamnya, pengendalian jamnya dan tempat parkirnya di mana lah sambil nunggu, itu untuk jam operasional," ucap dia.

Koswara menyebut jam operasional truk tambang sudah disepakati mulai dari pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB agar tidak mengganggu masyarakat.

Meski begitu, perlu ada sinkronisasi antar lembaga pemerintah di kabupaten dan provinsi terkait kebijakan jam operasional truk tambang.

"Itu mau disinkronkan mengenai jam tapi jamnya disepakati malam supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat," tandasnya.