Indopol Tak Bisa Rilis Survei: Anomali Warga Khawatir Bansos hingga PKH Dicabut

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistyanto menyebut pihaknya tak bisa merilis survei mengenai elektabilitas capres-cawapres, periode 8-15 Januari 2024 yang dilakukan terhadap 1.240 responden di 38 provinsi di Indonesia.

Sebab, kata Ratno, terdapat beberapa permasalah teknis yang terjadi di lapangan salah satunya terkait dengan responden. Dia menyebut sejumlah responden, menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter).

"Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen," ujar Ratno ketika menerangkan secara virtual dalam diskusi bertajuk 'Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei', Rabu (24/1/2024)

Kemudian untuk Kota Madiun jumlah undecided voter-nya mencapai 43,3 persen, Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen. Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 persen, Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo 43,8 persen.

"Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan hasil dari identifikasi surveyor kami, yaitu di Jawa Timur di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami," kata Ratno.

"Dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos," sambung Ratno.

Dari hasil penelusuran, Ratno menyebut rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT RW sampai warga, karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik, yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.

"Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut," ungkap dia.

Dia pun mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Sebab, pada sebelumnya survei dari Indopol Survey selalu lancar.

Salah satunya, kata Ratno ketika mereka melakukan survei di Kabupaten Bangkalan. Di lokasi itu, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya kondusif.

"Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada," kata dia.

(AI)