KSAD Tanggapi Kritikan Rencana 22 Kodam Baru: Kehadiran Kami Dibutuhkan

TNI akan membangun 22 kodam baru. Penambahan dilakukan karena ada pemekaran provinsi (4 provinsi baru di Papua) dan pembangunan di IKN.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pihak-pihak yang mengkritik pembangunan 22 kodam baru. Ia mengatakan, masyarakatlah yang meminta agar kodam dibangun di wilayahnya.

"Kalau saya kunjungan ke daerah mereka pada minta. Jadi ada banyak tempat yang bahkan bilang, 'Pak, kami siapkan lahannya, Bapak tolong buatkan di sini kodim, batalyon, koramil' dan sebagainya. Karena memang kehadiran kami diperlukan oleh mereka," kata Maruli usai Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (29/2).

Meski demikian, Maruli menerima masukan yang datang dan mengajak pihak-pihak tersebut untuk berdiskusi. Namun, TNI akan tetap melayani masyarakat yang meminta adanya kodim di daerah.

"Kalau kami sudah minta pos ramil berarti harus ada koordinatornya setelah berapa puluh kodim. Setelah berapa kodim kita harus punya korem. Setelah ada beberapa korem kebanyakan harus ada Pangdam," jelasnya.

"Karena mungkin orang tidak merasakan bagaimana rasanya jadi Pangdam di tiga provinsi di Kalimantan. Pindah provinsi saja harus lewat Jakarta," lanjutnya.

Pengerahan Pasukan dan Pembangunan Kodim di IKN

Sementara untuk pasukan yang akan ditempatkan di IKN, Maruli mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan pengamanan di IKN.

"Karena kalau nanti juga setelah 17 Agustus apakah semua orang sudah di sana, terfokus atau fasilitas sudah cukup itu disesuaikan dengan perbandingan jumlah kita lainnya. Jadi perlengkapan sementara ini untuk keamanan IKN, Istana dan sekitarnya, dan juga masyarakat sekitarnya. Nanti tahap berikutnya apa yang kita lakukan lagi terus kita lakukan bertahap," ungkapnya.

Sampai saat ini, akan ada 18 satuan yang akan ditempatkan di IKN. Untuk mempersiapkan itu, akan dibangun kodim, koramil, dan melengkapi batalyon yang sudah ada di sana.

"Yang biasanya kalau kondisi seperti bukan menjadi prioritas kadang-kadang jumlah personelnya enggak sampai 70 persen. Mungkin nanti minimal 80 bahkan bisa sampai 90 persen," pungkasnya.